Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat usai mendapat “catatan merah” dan arahan tegas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, Senin (27/7/2026).
Tak hanya membahas potensi lonjakan harga pangan di tengah Puncak Musim Kemarau, rakor nasional tersebut juga membongkar masalah krusial terkait kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ternyata belum terserap maksimal di Sulawesi Barat.
Mengapa bantuan perumahan rakyat ini belum memenuhi target, dan langkah drastis apa yang langsung diambil Pemprov Sulbar?
Kuota Rumah Masih Bolong: Pemprov Kebut Sinkronisasi Data
Berdasarkan evaluasi nasional dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), banyak daerah—termasuk di Sulbar—menghadapi kendala lambatnya proses verifikasi data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
Akibatnya, terjadi selisih yang cukup jauh antara kuota alokasi yang disiapkan pemerintah pusat dengan realisasi di lapangan.
Menanggapi hal itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Sulbar, Rachmad, memastikan jajarannya akan langsung memangkas birokrasi pendataan di tingkat kabupaten.
”Langkah cepat ini diambil agar alokasi bantuan perumahan dari Kementerian PKP dapat terserap secara optimal serta benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sulawesi Barat,” tegas Rachmad.
Antisipasi Musim Kemarau & Rantai Distribusi Sembako
Selain persoalan bantuan rumah, Pemprov Sulbar juga memfokuskan perhatian pada mitigasi dampak puncak musim kemarau terhadap komoditas pangan pokok.
Atas arahan Kemendagri, Pemprov Sulbar menggandeng instansi vertikal, termasuk Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar yang dipimpin Eka Putra Budi Nugroho, untuk memotong rantai distribusi pangan yang panjang serta memantau kelancaran pasokan BBM.
Langkah-langkah taktis yang segera dieksekusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar meliputi:
Efisiensi Rantai Distribusi: Memangkas alur pasokan bahan pokok seperti bawang putih agar harga di pasar tetap stabil.
Pengawasan BBM: Memastikan penyaluran BBM di lapangan tepat sasaran dan tidak terhambat.
Ketahanan Pangan Kemarau: Menyiapkan langkah antisipasi agar pasokan pangan masyarakat tak terganggu cuaca ekstrem.
Dengan kolaborasi ketat lintas sektor ini, masyarakat Sulbar diharapkan tak perlu cemas menghadapi lonjakan harga pangan, sementara warga berpenghasilan rendah bisa segera mengantongi kepastian bantuan rumah layak huni dari pemerintah.
Editor : Ammar
