8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar gelar silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Senin (16/10/2017).
Kedatangan, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polman dan Mamasa yang tahapannya sudah berjalan,
Sulfan menilai, adanya perhatian pemerintah terhadap hajatan Pilkada di dua kabupaten itu akan semakin menguatkan pengawasan Bawaslu. Perhatian pemerintah itu diharapkan dalam bentuk larangan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak ikut dalam euforia pesta demokrasi 5 tahunan, tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas ANS agar terhindar dari sanksi yang berkaitan dengan aturan Pilkada dan ketentuan perundang-undangan berlaku.
Selain hal tersebut, sulfan mengungkapkan bahwa, masalah utama di setiap Pilkada adalah soal data pemilih.
“Ini yang akan kita perbaiki khususnya di Dua kabupaten yang akan menggelar Pilkada tahun depan, dan jalan menuju kearah itu sudah kita bangun sejak awal dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan melakukan rapat koordinasi, termasuk dengan lembaga lainnya yang juga memiliki peran penting dalam mengawal dan mensukseskan Pilkada nantinya, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Sulfan.
Kunjungan Komisioner Bawaslu Sulbar disambut baik okeh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Menurut Ali Baal Masdar, sebuah Pilkada yang demokratis lahir dari penyelenggara yang netral dan tidak berpolitik serta mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Awasi jalannya Pilkada di Dua kabupaten dengan baik, agar pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan dapat dicegah sedini mungkin.
ABM menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar,Sulfan Sulo, Ansharullah A Lidda, dan Supriadi Narno, pihaknya akan merealisasikan lahan kantor agar kedepan Bawaslu bisa membangun kantor permanen yang lebih representatif. (Rls/edo)
