Mamuju, 8enam.com.-Ketegangan melanda jajaran birokrasi Sulawesi Barat (Sulbar). Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar mendadak membongkar nilai sementara Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap 15 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) Wajib atau Mandatori dalam Rapat Koordinasi bertensi tinggi pada Selasa (23/6/2026).
Pemberian rapor sementara ini merupakan bagian dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026. Langkah ekstrem ini sengaja digulirkan sebagai bentuk pengawasan ketat demi menyukseskan misi besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Warning Keras Biro Organisasi: Perbaiki Fasilitas atau Nilai Anjlok!
Saat membuka kegiatan, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harga mati dan fokus utama dari reformasi birokrasi di bumi Malaqbi. Ia memperingatkan seluruh instansi agar tidak main-main dalam melayani masyarakat.
Sorotan tajam dan instruksi dalam evaluasi tersebut meliputi:
-
- Perombakan Sarana Prasarana: Dinas yang abai terhadap fasilitas kenyamanan pengguna layanan dipastikan akan dipangkas nilainya.
- Penyisiran Dokumen Pendukung: 15 OPP mandatori dipaksa menyempurnakan bukti fisik pelayanan sebelum penilaian akhir dari pusat.
- Zona Merah Disorot: Instansi dengan nilai kurang memuaskan pada tahap pertama langsung masuk radar pembinaan intensif agar terhindar dari rapor merah KemenPAN-RB.
”Penilaian PEKPPP ini menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik kita. Tata kelola pelayanan di setiap OPP harus terus diperbaiki dan ditingkatkan!” tegas Nur Rahmah Parampasi.
Kejar Target Pusat: 68 Instansi Sulbar Dikepung Audit
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, blak-blakan membeberkan strategi Pemprov Sulbar demi memenuhi target minimal 30% yang dipatok oleh KemenPAN-RB. Tidak tanggung-tanggung, total ada 68 OPP yang dikepung audit tahun ini.
”Pada tahap pertama, kami sudah mengevaluasi 44 OPP. Selanjutnya di tahap kedua ini, kami mengevaluasi 26 OPP tambahan agar genap mencapai target 68 OPP tersebut,” jelas Subuki.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Tim Kerja Evaluasi PEKPPP 2026 serta perwakilan dari 15 dinas wajib yang terbagi dalam tiga kluster raksasa:
-
-
- Kluster Kesehatan & Pendidikan: Dinas Kesehatan, UPTD Labkesmas, RSUD Provinsi Sulbar, dan Disdikbud.
- Kluster Ekonomi & Perizinan: Dinas Pangan, Dinas Koperasi & UKM, Perindag, serta Dinas PMPTSP.
- Kluster Kependudukan & Sosial: Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, serta UPTD PPA.
-
Biro Organisasi memastikan akan terus “mengurung” dan mengawal ketat instansi-instansi mandatori ini lewat bimbingan intensif demi mendongkrak nilai mereka secara optimal sebelum ketukan palu penilaian akhir nasional resmi dijatuhkan. (Rls)
Editor : Ammar
