Mamuju, 8enam.com.-Sistem pelayanan dan perputaran keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersiap menghadapi perombakan paling radikal di tahun ini. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Tim BPKAD, bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar mendadak menggelar rapat rahasia di Kantor Bapenda pada Senin (22/6/2026).
Aliansi tiga kekuatan besar ini dibentuk demi satu misi utama: mempercepat penghapusan sistem konvensional menuju digitalisasi penuh di lingkungan pemda. Langkah taktis ini juga menjadi persiapan matang sebelum digelarnya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam waktu dekat.
Sistem Pembayaran Digital Diperketat, Celah Manual Ditutup
Rapat penting ini dihadiri oleh para pemegang kebijakan teknis, mulai dari Kabid Perencanaan Pendapatan dan TI Bapenda Muh. Saleh, Kabid Perbendaharaan BPKAD Syaharuddin, hingga Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP Bank Indonesia, Fernando Ivan Lukmana bersama Fadli.
Di atas meja rapat, tiga lembaga ini menyisir sejumlah strategi panas:
- Elektronifikasi Total Transaksi: Memaksa seluruh transaksi pemda berpindah ke jalur digital tanpa kecuali.
- Penguatan Sistem SPBE: Membangun benteng pertahanan digital antarlembaga agar sistem tidak mudah bobol.
- Integrasi Pendapatan Daerah: Memastikan setiap rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpantau secara real-time oleh Bank Indonesia.
Langkah berani ini merupakan bagian dari instruksi langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar konvensional.
“Melalui rapat ini, kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat implementasi sistem pembayaran digital,” ungkap Kabid Perencanaan Pendapatan dan TI Bapenda Sulbar, Muh. Saleh.
Kepala Bapenda: “Ini Soal Transparansi Anggaran!”
Dari lokasi berbeda, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa migrasi besar-besaran ke sistem digital ini bukan sekadar gaya-gayaan birokrasi, melainkan instrumen vital untuk memotong birokrasi yang lambat.
“Penguatan SPBE dan elektronifikasi transaksi daerah bukan hanya bagian dari modernisasi birokrasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan serta transparansi tata kelola pemerintahan,” tegas Abdul Wahab.
Dengan bersatunya Bapenda, BPKAD, dan Bank Indonesia dalam mengunci sistem baru ini, ekosistem pemerintahan digital di Sulawesi Barat dipastikan akan menjadi jauh lebih cepat, aman, dan adaptif terhadap teknologi masa depan. (Rls)
Editor : Ammar
