Mamuju, 8enam.com.-Revolusi cara kerja birokrasi di Sulawesi Barat resmi bergulir secara masif. Di bawah komando visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) yang menginginkan pelayanan publik serba cepat dan modern, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar kini bersiap memperluas penggunaan aplikasi canggih bernama Fleksi ke belasan instansi pemerintah, Rabu (10/6/2026).
Hadirnya sistem ini menjadi penanda dimulainya era baru: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar kini bisa bekerja dari mana saja (Work From Anywhere), namun kinerja dan disiplin mereka tetap dipantau super ketat secara real-time!
ASN Tidak Bisa Santai, Target Harian Dikunci Sistem
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa sistem kerja modern ini bukan berarti melonggarkan kedisiplinan pegawai. Sebaliknya, aplikasi Fleksi justru menjadi “radar” utama bagi pemerintah untuk mengawasi rapor kerja harian para pegawai secara transparan.
”Konsepnya semua pegawai punya akun ini untuk mengelola kerjanya. Sejalan dengan harapan Gubernur, aplikasi ini mendorong setiap OPD agar dapat bekerja disiplin serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ridwan Djafar.
Sukses Diuji Coba, 15 OPD Jadi Target Serbuan Berikutnya
Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas KominfoSS Sulbar, Taufan Hari Prasetyo, membongkar rahasia di balik sistem baru ini saat memaparkan materi di depan jajaran Kominfo Pemkab Majene, Selasa (9/6/2026).
Aplikasi Fleksi (Fleksibel Absensi) merupakan platform digital terintegrasi yang sengaja dibangun mandiri oleh tim KominfoSS untuk memfasilitasi kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA). Sejauh ini, aplikasi digital tersebut baru diuji coba secara ketat di dua instansi vital, yakni BKPSDM dan KominfoSS Sulbar sendiri.
Karena hasil evaluasi menunjukkan tren yang sangat positif dan berhasil mendongkrak produktivitas pegawai, KominfoSS langsung memasang target agresif untuk memperluas sistem ini.
“Aplikasi ini baru digunakan di dua OPD… Setelah evaluasi nantinya akan kita perluas ke OPD lain. Rencananya kita menargetkan 15 OPD,” ungkap Taufan optimistis.
Transparan dan Anti-Manipulasi
Secara teknis, sistem Fleksi memaksa setiap ASN untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, dan membuktikan hasil kerja nyata mereka setiap hari. Tidak ada lagi celah untuk memanipulasi absensi atau membiarkan tugas terbengkalai.
Dengan rekam jejak digital yang tercatat transparan di platform ini, Pemprov Sulbar memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan responsif tetap berjalan 24 jam penuh, meski pegawai tidak sedang berada di meja kantor. (Rls)
Editor : Ammar
