Jaksel, 8enam.com.-Perjuangan demi nasib belasan ribu petani sawit di Sulawesi Barat (Sulbar) benar-benar digenjot hingga ke level tertinggi! Merespons penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mencekik arus ekonomi, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, langsung terbang ke ibu kota untuk bertarung dalam Rapat Koordinasi Terbuka di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Gedung F, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Langkah taktis ini merupakan perintah langsung dan pengawalan ketat visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang mengharamkan adanya eksploitasi terhadap keringat petani.
Dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Wamenhan Sudaryono, rapat darurat ini juga mengepung seluruh perwakilan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), asosiasi, hingga jajaran Kepolisian (Polda) se-Indonesia!
Mentan RI Naik Pitam: Jaga 15 Juta Petani, Harga Wajib Naik 10 Persen!
Dalam forum yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam melihat petani sawit dirugikan oleh permainan harga.
”Kita harus jaga petani kita, ada 15 juta petani seluruh Indonesia, tidak boleh kita rugikan mereka!” tegas Andi Amran membakar semangat forum.
Kementan langsung mengeluarkan 4 Poin Ultimatum Keras yang siap dieksekusi di lapangan:
- Giring Polisi ke Lapangan: Seluruh Ditkrimsus Polda dan Polres di daerah diperintahkan langsung memeriksa dan menyikat PKS yang membeli sawit di bawah harga penetapan resmi!
- Dongkrak Harga 10%: Target mutlak menaikkan harga TBS minimal 10% dari harga sebelumnya, memanfaatkan momentum meroketnya harga CPO dunia.
- Ancaman Intervensi Menteri: PKS yang masih nekat membandel akan langsung berhadapan dan diurus langsung oleh Menteri Pertanian.
- Radar Perubahan: Harga TBS saat ini dipantau sudah mulai bergerak naik, namun pengawalan ketat akan terus dilakukan hingga menyentuh angka ideal.
Kadisbun Sulbar : Pergub Jadi Senjata, Harga TBS Harus Pulih!
Menyelaraskan instruksi pusat, Kadisbun Sulbar Muh. Faizal Thamrin menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan menggunakan regulasi lokal (Peraturan Gubernur) sebagai tameng utama untuk mengunci harga beli di tingkat pabrik. Hal ini memastikan tidak ada celah bagi korporasi untuk memanipulasi harga sepihak di bumi Malaqbi.
”Semoga setelah dilaksanakan rapat koordinasi nasional ini, harga TBS di wilayah pengembangan kelapa sawit, khususnya di Sulawesi Barat, bisa segera stabil kembali sesuai dengan harapan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Faizal Thamrin optimistis.
Melalui gebrakan lintas sektoral yang melibatkan aparat penegak hukum ini, Pemprov Sulbar mengirimkan peringatan hitam di atas putih kepada seluruh pelaku industri sawit: Patuhi aturan harga, atau bersiap berhadapan dengan hukum! Kesejahteraan petani sawit kini menjadi harga mati yang dikawal langsung oleh negara. (Rls)
Editor : Ammar
