Jakarta, 8enam.com.-Potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi magnet industri teknologi dunia. Menanggapi rencana hilirisasi oleh Pemerintah Pusat, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa tata kelola sumber daya strategis ini wajib mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur SDK saat menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Industri Mineral (BIM) dan PT Perminas (BUMN di bawah Danantara) di Sekretariat BIM, Jakarta, Rabu (14/05/2026).
Pilot Proyek Strategis Nasional di Mamuju
Logam Tanah Jarang merupakan bahan baku krusial untuk industri pertahanan, elektronik tingkat tinggi, hingga komponen baterai kendaraan listrik. PT Perminas berencana menjadikan Mamuju sebagai lokasi pilot project hilirisasi LTJ nasional.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Bujaeramy Hassan, yang mendampingi Gubernur dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa Pemprov Sulbar mendukung langkah nasional ini namun dengan catatan ketat.
“Pak Gubernur ingin memastikan bahwa rencana tata kelola LTJ nanti harus mengedepankan aspek lingkungan. Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara umum, khususnya warga di sekitar wilayah pengelolaan, adalah harga mati,” tegas Bujaeramy, Kamis (15/05/2026).
Solusi Kemiskinan dan Lapangan Kerja
Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aktivitas pengerukan sumber daya, tetapi harus mampu mengubah wajah ekonomi Sulawesi Barat. Gubernur SDK mendorong agar industri ini memberikan kontribusi nyata terhadap:
- Penurunan angka kemiskinan di wilayah lingkar tambang.
- Penyerapan tenaga kerja lokal secara masif dan berkelanjutan.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui multiplier effect.
Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Daerah
Di tengah meningkatnya permintaan dunia akan energi terbarukan, posisi Sulawesi Barat menjadi sangat strategis. Namun, Bujaeramy menekankan pentingnya sinergi yang adil.
“Ketika kita berbicara tentang LTJ di Sulbar, maka kita harus berbicara tentang keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat Sulbar itu sendiri,” tambahnya.
Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan proyek ini agar dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya jelas: kekayaan alam di Bumi Manakarra harus menjadi berkah jangka panjang bagi rakyat, bukan sekadar komoditas yang meninggalkan beban lingkungan.
Editor: Ammar
