Mamuju, 8enam.com.-Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menerima kunjungan tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat, Selasa (05/05/2026). Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi mendalam terkait perluasan akses dan keterjangkauan energi bagi masyarakat di Bumi Manakarra.
Bertempat di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, evaluasi ini mencakup tiga sektor vital: penyediaan gas bumi, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta rasio elektrifikasi atau jangkauan tenaga listrik hingga ke pelosok desa.
Ukur Efektivitas dan Dampak Nyata
Bujaeramy Hassan menyambut baik langkah BPKP dalam mengawal tata kelola energi daerah. Menurutnya, evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah provinsi telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan di lapangan. Kami sangat terbuka terhadap rekomendasi BPKP sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan demi pelayanan energi yang lebih baik,” ujar Bujaeramy.
Komitmen Gubernur SDK pada Energi Berkeadilan
Kepala Dinas ESDM menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK), Pemerintah Provinsi terus memacu peningkatan rasio elektrifikasi dan mendorong pemanfaatan energi alternatif. Tujuannya jelas: memastikan distribusi energi berjalan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
Tim BPKP menjelaskan bahwa poin utama evaluasi kali ini meliputi:
- Efektivitas Program: Sejauh mana target perluasan jaringan energi tercapai.
- Kepatuhan Regulasi: Memastikan pelaksanaan program sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- Aksesibilitas: Menilai keterjangkauan harga dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh energi dasar.
Sinergi Lintas Sektor
Pertemuan strategis ini juga melibatkan perwakilan dari Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) serta Dinas Koperindag Sulbar. Keterlibatan berbagai instansi ini menunjukkan bahwa urusan energi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di daerah.
Dengan adanya pengawasan yang konstruktif dari BPKP, diharapkan hambatan dalam distribusi BBM maupun pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil Sulawesi Barat dapat segera teratasi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan tersedianya akses energi yang mumpuni.
Editor: Ammar
