Mamuju, 8enam.com.-Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sulawesi Barat memaparkan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Senin (13/04/2026). Di hadapan Komisi II DPRD Sulbar, Biro PBJ menegaskan komitmennya dalam mentransformasi sektor pengadaan menjadi instrumen strategis pembangunan daerah.
Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Fokus pada Pencegahan Korupsi (MCSP KPK)
Salah satu poin krusial yang dipaparkan adalah penguatan tata kelola melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian MCSP tahun 2025 menjadi bukti efektivitas sistem yang dibangun Biro PBJ dalam menutup celah praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Pencapaian ini didukung oleh tiga pilar utama:
- Digitalisasi Pengadaan: Optimalisasi sistem berbasis elektronik secara menyeluruh.
- Kualitas Perencanaan: Memastikan paket pengadaan disusun secara presisi sejak awal tahun.
- Integritas SDM: Penguatan kapasitas personel pengadaan agar bekerja secara profesional dan sesuai regulasi.
Pengadaan Berbasis Value for Money
Kepala Biro PBJ Sulbar, M. Yamin Saleh, menekankan bahwa paradigma pengadaan saat ini telah bergeser dari sekadar kepatuhan administratif menjadi pencapaian nilai manfaat yang maksimal (value for money).
“Pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Kita menggunakan pendekatan berbasis data dan risiko untuk menjamin setiap rupiah anggaran tepat sasaran,” tegas Yamin Saleh.
Akselerasi Pembangunan yang Adaptif
Melalui forum LKPJ ini, Biro PBJ menunjukkan bahwa integrasi proses bisnis yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci sukses capaian tahun 2025. Sistem pengadaan yang semakin transparan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Sulawesi Barat.
Komitmen yang dipaparkan di hadapan legislatif ini menjadi landasan bagi Biro PBJ untuk terus meningkatkan standar integritas dan profesionalisme, guna memastikan seluruh proyek strategis daerah pada tahun berjalan dapat terlaksana dengan efektif dan akuntabel.
Editor: Ammar
