Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), blak-blakan mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang terjepit. Usai memimpin Musrenbang RKPD 2027 di Mamuju, Jumat (10/04/2026), ia menegaskan telah mengambil langkah efisiensi radikal demi memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang mencekam.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kewajiban daerah melakukan penyesuaian anggaran yang mencapai angka fantastis, yakni Rp220 miliar.
Efisiensi dari Meja Gubernur
Sebagai bentuk keteladanan, Gubernur SDK memulai pemotongan anggaran dari operasional kantornya sendiri. Ia menyebut, pos anggaran non-prioritas seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas telah dipangkas habis-habisan.
“Sekarang makan minum di ruangan Gubernur sudah tidak ada. Perjalanan dinas juga kita kurangi drastis. Ini bagian dari seni mengelola anggaran di tengah kapasitas fiskal yang sangat terbatas,” tegas Suhardi Duka.
BPJS Kesehatan dan Gaji Pegawai Jadi Harga Mati
Meski melakukan efisiensi ekstrem, Gubernur menjamin ada dua sektor yang tidak akan disentuh: Subsidi BPJS Kesehatan dan Gaji Pegawai. Baginya, menghapus subsidi kesehatan hanya akan menciptakan kekacauan di rumah sakit dan membebani masyarakat kecil.
Namun, ia tidak menampik bahwa beban belanja pegawai saat ini sangat memberatkan. Di tingkat kabupaten, rata-rata belanja pegawai menyentuh 40 persen, sementara provinsi di angka 38 persen.
“Saya harus mengurangi Rp220 miliar. Angka ini sangat besar, bahkan jika semua PPPK dipecat pun, itu belum cukup untuk menutup kekurangan tersebut,” ungkapnya dengan nada serius.
Peringatan Shutdown Daerah
Kondisi ini membuat Gubernur SDK kembali menyuarakan urgensi relaksasi Pasal 146 UU HKPD kepada Pemerintah Pusat. Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya kebijakan khusus atau penundaan aturan batasan belanja pegawai 30 persen, daerah berisiko mengalami kelumpuhan operasional.
“Kalau tidak ada relaksasi dari pusat, ini bisa menjadi bencana. Daerah bisa saja shutdown (berhenti beroperasi). Kami sudah komunikasikan data-data ini secara detail kepada Dirjen Keuangan Daerah melalui pertemuan virtual,” tambah SDK.
Menyeimbangkan Aspirasi dan Realitas
Musrenbang 2027 kali ini memang dibanjiri usulan program dari para Bupati dan pokok pikiran (Pokir) DPRD hasil reses. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa perencanaan tahun 2027 harus sangat realistis.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini sedang berjuang menyeimbangkan antara tuntutan pelayanan publik yang cepat dengan ketersediaan dana yang semakin menyusut. Harapan besar kini digantungkan pada respon Pemerintah Pusat terhadap usulan relaksasi fiskal yang telah diajukan secara kolektif oleh Forum Bupati se-Sulbar.
Editor: Ammar
