Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun 2027 melalui puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Mamuju, Jumat (10/04/2026). Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK), Sulbar membidik lompatan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Musrenbang ini menjadi muara dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dimulai sejak awal April, melibatkan kementerian terkait, pemerintah kabupaten, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.
Target Makro yang Ambisius dan Inklusif
Kepala Bapperinda Sulbar, Amujib, mengungkapkan bahwa forum ini telah menyepakati indikator makro yang akan menjadi kompas pembangunan. Tema besar yang diusung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM, dan Pengelolaan SDA yang Terintegrasi.”
Dua target utama yang menjadi sorotan adalah:
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 6,20 persen melalui peningkatan produktivitas pertanian dan daya tarik investasi.
- Penurunan Kemiskinan: Ambisi besar untuk menekan angka kemiskinan hingga menyentuh kisaran 8,82 persen hingga 8,13 persen.
Inovasi Lokal hingga Jejaring Internasional
Momentum puncak Musrenbang ini juga diwarnai dengan peluncuran program “Menyapa Posyandu”. Program yang digagas Ketua TP-PKK Sulbar ini bertujuan memperkuat intervensi kesehatan di tingkat akar rumput guna memastikan kualitas gizi dan tumbuh kembang anak-anak di Bumi Manakarra terpantau maksimal.
Tak hanya fokus pada isu domestik, Pemprov Sulbar juga menunjukkan keseriusan dalam transformasi digital. Hal ini ditandai dengan penyerahan simbolis kerja sama dengan Tsinghua University China bagi alumni Digital Leadership Academy 2025. Langkah ini diharapkan mampu membawa standar kepemimpinan digital Sulbar ke level global.
Penyelarasan Pusat dan Daerah
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pengendalian dari Bappenas, Erwin Dimas, turut memberikan penguatan agar program daerah tetap sinkron dengan 110 indikator prioritas nasional.
“Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir yang akuntabel. Kami telah membahas usulan dari enam kabupaten, di mana masing-masing mengajukan 10 program kegiatan prioritas untuk dibiayai APBD 2027,” jelas Amujib.
Penghargaan Kinerja Pembangunan
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Sulbar juga memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten yang menunjukkan performa luar biasa dalam capaian pembangunan sepanjang tahun 2025.
Dengan berakhirnya Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini memiliki landasan kuat untuk mengonsolidasikan seluruh sumber daya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mandiri, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Ammar
