Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai meletakkan fondasi pembangunan untuk tahun 2027 dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas tertinggi. Dalam Forum Bupati yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), isu penanganan stunting dan perbaikan gizi balita menjadi agenda krusial yang dibahas di Ruang Oval Kantor Gubernur, Kamis (09/04/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan enam kabupaten untuk memastikan dokumen RKPD dan RAPBD 2027 selaras dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat.
Posyandu Sebagai Garda Terdepan
Gubernur SDK menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan mencapai target maksimal jika masalah kesehatan dasar seperti stunting belum tuntas. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan perlunya optimalisasi peran Posyandu sebagai pendeteksi dini masalah gizi.
“Pemantauan pertumbuhan dan status gizi balita harus diperkuat. Posyandu adalah garda terdepan untuk memastikan anak-anak kita terpantau secara rutin agar potensi stunting bisa dicegah sejak dini,” jelas dr. Nursyamsi.
Tantangan Data dan Partisipasi Masyarakat
Meskipun menjadi prioritas, tantangan besar masih membayangi di lapangan. Berdasarkan data per Februari 2026, cakupan penimbangan balita di Sulawesi Barat baru mencapai 72,91 persen atau sekitar 77.828 balita dari total 106.746 balita yang ada.
Kesenjangan ini menjadi perhatian serius forum tersebut. Pemerintah Provinsi mendorong:
- Penguatan Peran Kader: Meningkatkan kapasitas petugas di tingkat desa/kelurahan.
- Partisipasi Aktif: Mengajak orang tua untuk lebih rutin membawa balita ke fasilitas kesehatan.
- Intervensi Lintas Sektor: Kerja sama dari tingkat lingkungan hingga kabupaten untuk memastikan tidak ada balita yang terlewat dalam pemantauan gizi.
Pembangunan Inklusif dan Kolaboratif
Selain sektor kesehatan, pemetaan arah pembangunan 2027 juga mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang terintegrasi. Gubernur Suhardi Duka mengingatkan bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kekompakan para kepala daerah di Sulawesi Barat.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah adalah kunci utama untuk mencapai target kesejahteraan yang telah kita tetapkan di tahun 2027 mendatang,” tegas Gubernur SDK.
Melalui forum ini, seluruh kabupaten di Sulawesi Barat berkomitmen untuk meningkatkan anggaran dan program intervensi spesifik kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang lebih berkualitas dan bebas stunting secara berkelanjutan.
Editor: Ammar
