Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di daerah. Langkah ini ditegaskan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Kamis (09/04/2026).
Pertemuan strategis ini membedah langkah-langkah konkret dalam meredam gejolak harga pangan serta memastikan penyaluran dana pusat ke daerah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Fokus pada Komoditas Pangan Strategis
Dalam rakor tersebut, BPKAD Sulbar yang diwakili oleh Plt. Kasubag Perbendaharaan, Sri Rezki Gani, mencermati pergerakan harga komoditas penyumbang inflasi utama di daerah, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Menurut Sri Rezki, pemantauan terhadap komoditas ini sangat krusial agar pemerintah daerah dapat mengambil tindakan intervensi yang cepat sebelum harga menyentuh daya beli masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi. Kita ingin memastikan pasokan pangan di Sulawesi Barat tetap aman dan terkendali,” ungkap Sri Rezki Gani.
Optimalisasi DAK Nonfisik untuk Keamanan Publik
Selain inflasi pangan, agenda rapat juga menyasar teknis penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, khususnya untuk pengawasan obat dan makanan. BPKAD memastikan bahwa dukungan fiskal untuk sektor kesehatan ini dikelola secara transparan agar perlindungan konsumen di Sulawesi Barat tetap terjaga dengan baik.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi saat ini.
“BPKAD akan terus mengawal kebijakan keuangan daerah agar tetap responsif terhadap inflasi. Kami juga memastikan optimalisasi penyaluran DAK Nonfisik dikelola dengan prinsip akuntabilitas tinggi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Ali Chandra.
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Upaya ini merupakan perwujudan dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkualitas. Melalui pengelolaan keuangan yang adaptif, Pemprov Sulbar berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tantangan global.
Dengan sinergi yang terus dibangun bersama kementerian terkait, BPKAD Sulbar optimis pengelolaan aset dan keuangan daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan inflasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
