Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) mulai memasifkan pendampingan digital bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utamanya adalah mendorong profesionalisme pengelolaan konten serta percepatan verifikasi akun resmi atau “centang biru” pada platform media sosial pemerintah.
Langkah ini diwujudkan melalui program coaching clinic strategis. Tujuannya agar setiap instansi memiliki kanal komunikasi yang tidak hanya aktif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum di mata publik digital.
Representasi Resmi di Ruang Digital
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa akun media sosial OPD merupakan representasi langsung kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi akun menjadi krusial untuk meminimalisir risiko penyebaran hoaks atau informasi palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
“Verifikasi akun adalah jaminan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar berasal dari sumber yang sah. Ini bukan sekadar simbol estetika digital, melainkan bentuk pelayanan publik yang menjamin keaslian informasi bagi masyarakat,” tegas Ridwan.
Responsif dan Edukatif Sesuai Arahan Gubernur
Upaya penguatan digital ini selaras dengan instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Gubernur menginginkan agar OPD tidak sekadar menjadikan media sosial sebagai etalase program kerja, tetapi juga sebagai alat sensor sosial yang responsif terhadap keluhan warga.
Beberapa poin utama dalam pendampingan ini meliputi:
- Komunikasi Dua Arah: Mendorong OPD untuk lebih aktif menjawab pertanyaan dan isu yang berkembang di masyarakat secara cepat.
- Edukasi Publik: Menyajikan data pemerintahan dalam kemasan konten yang menarik, akurat, dan mudah dipahami oleh kaum milenial maupun masyarakat luas.
- Transparansi: Menjadikan media sosial sebagai garda terdepan dalam membangun akuntabilitas kinerja pemerintah.
Membangun Ekosistem Digital yang Terpercaya
Dengan adanya pendampingan berkelanjutan dari KominfoSS, diharapkan seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulbar mampu beradaptasi dengan dinamika informasi yang sangat cepat. Akun resmi yang terverifikasi akan menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk mendapatkan rujukan informasi pembangunan daerah yang kredibel.
Melalui transformasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat membangun pola komunikasi publik yang lebih transparan, modern, dan akuntabel di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
