Majene, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Majene terus melakukan langkah progresif dalam menertibkan tunggakan pajak kendaraan. Kali ini, tim menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Majene, dengan melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Rabu (08/04/2026).
Langkah “tancap gas” ini merupakan instruksi langsung dari Bapenda Sulbar agar seluruh UPTD di kabupaten mengintensifkan penagihan secara menyeluruh, mencakup kendaraan dinas, pribadi, maupun umum.
Pemerintah Harus Jadi Teladan Kepatuhan
Kunjungan yang dipimpin oleh Kasi Penagihan dan Pembayaran UPTD Majene, Mely Liana, diterima langsung oleh pengelola inventaris barang Dinas P2KB Majene, Idris. Fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi data serta penyelesaian kewajiban pajak bagi unit kendaraan dinas yang masih menunggak.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa instansi pemerintah memegang tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat umum dalam hal ketaatan membayar pajak.
“Penagihan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. OPD sebagai bagian dari unsur pemerintahan harus menjadi contoh terdepan dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan,” tegas Abdul Wahab.
Dorong Optimalisasi PAD
Langkah proaktif ini merupakan bagian dari strategi besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tertibnya pajak kendaraan dinas, diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat luas untuk turut memenuhi kewajibannya.
Upaya penertiban ini juga selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Target Menyeluruh di Seluruh OPD
UPTD Pelayanan Pajak Majene menyatakan optimisme bahwa melalui pendekatan koordinatif ini, seluruh tunggakan kendaraan dinas di berbagai instansi dapat segera terselesaikan.
Melalui gerakan masif ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap tercipta budaya sadar pajak yang dimulai dari internal pemerintahan, demi mendukung keberlanjutan pembangunan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
