Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memantapkan langkah dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif BPKAD dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2026 di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah konkret implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya adalah memastikan setiap data sektoral, termasuk data keuangan dan aset, bersifat terstandar, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Data Akurat Sebagai Fondasi Kebijakan
Mewakili BPKAD Sulbar, Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar menegaskan bahwa integrasi data statistik sektoral adalah fondasi utama dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Dengan data yang sinkron, potensi perbedaan informasi antarinstansi dapat diminimalisir.
“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Kami berharap forum ini melahirkan sinergi antarperangkat daerah agar data keuangan dan aset dapat digunakan secara bersama demi efisiensi perencanaan dan penganggaran,” ungkap Ibnu.
Selaras dengan Misi Gubernur Suhardi Duka
Penguatan statistik sektoral ini juga menjadi bagian dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Melalui basis data yang valid, pelayanan dasar kepada masyarakat dapat direncanakan secara lebih presisi.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, di tempat terpisah menyampaikan bahwa peran BPKAD sangat strategis dalam menyediakan data keuangan yang valid.
“Dengan adanya sinkronisasi melalui statistik sektoral, diharapkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan semakin meningkat. Sinergi lintas perangkat daerah adalah kunci mewujudkan pemerintahan berbasis data (data-driven government),” ujar Ali Chandra.
Dorong Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
Melalui penguatan data ini, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Integrasi data keuangan tidak hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara digital.
BPKAD Sulbar berkomitmen penuh mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Harapannya, seluruh perencanaan pembangunan di Bumi Manakarra di masa depan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan berkat dukungan data statistik sektoral yang mutakhir.
Editor: Ammar
