Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memacu standar tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani. Melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, kegiatan Reviu Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) digelar dengan menggandeng Inspektorat Daerah sebagai tim asistensi, Senin (06/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi ini bertujuan memastikan setiap unit kerja memiliki peta jalan yang jelas dan terukur dalam menjalankan reformasi birokrasi di lingkup instansinya masing-masing.
Pendampingan Intensif bagi Perangkat Daerah
Langkah strategis ini merupakan ejawantah dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Siti Fatimah, menegaskan bahwa pengisian rencana aksi tahun ini tidak boleh terjebak dalam rutinitas formalitas belaka.
”Kami memberikan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah. Tujuannya agar setiap poin yang disusun benar-benar berdampak nyata pada perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat,” tegas Siti Fatimah.
Sinkronisasi Data untuk Indeks RB yang Lebih Baik
Melalui pelibatan Inspektorat dalam reviu ini, Pemprov Sulbar ingin memastikan:
- Akurasi Indikator: Memastikan setiap target kinerja relevan dengan kebutuhan organisasi.
- Validitas Data: Sinkronisasi data agar hasil evaluasi mencerminkan efektivitas kerja yang sesungguhnya.
- Birokrasi Melayani: Mendorong setiap unit kerja untuk lebih kompeten dan transparan.
Mengejar Birokrasi Bersih dan Kompeten
Hasil dari reviu ini nantinya akan menjadi dasar penilaian Indeks RB Provinsi Sulawesi Barat. Dengan perencanaan yang tajam dan pendampingan yang ketat, Biro Organisasi optimistis implementasi program kerja ke depan akan jauh lebih akuntabel.
Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu menempatkan Sulawesi Barat sebagai daerah dengan performa birokrasi yang unggul, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara transparan dan tepat sasaran.
Editor: Ammar
