Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat memastikan stok logistik administrasi kependudukan di daerah tetap aman. Sebanyak 10.000 keping blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) kiriman Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi diterima melalui jasa ekspedisi di kantor Disdukcapil Sulbar, Senin (30/3/2026).
Tambahan blangko ini merupakan respon cepat pusat atas permohonan strategis Disdukcapil Sulbar guna menjawab tingginya kebutuhan pencetakan identitas diri masyarakat di Bumi Manakarra.
Distribusi Proporsional ke Seluruh Wilayah
Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, menegaskan bahwa seluruh blangko yang baru tiba tidak akan tertahan di tingkat provinsi. Tim logistik segera memetakan kebutuhan riil di enam kabupaten (Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah) untuk didistribusikan secara proporsional.
Prioritas pencetakan akan diberikan kepada penduduk yang baru melakukan perekaman pemula serta pemohon pencetakan ulang yang sudah berstatus Print Ready Record (PRR).
“Kami mengapresiasi dukungan Ditjen Dukcapil Kemendagri atas penambahan stok ini. Fokus kami adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten tetap berjalan optimal, cepat, dan tanpa hambatan kekurangan material,” ujar Muh. Jaun.
Sinergi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Langkah proaktif ini merupakan bagian dari pengejawantahan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pemenuhan dokumen kependudukan dipandang sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dasar pemerintah lainnya.
Target Pelayanan Optimal Beberapa Bulan ke Depan
Dengan tambahan 10.000 keping ini, Disdukcapil Sulbar optimis fluktuasi permintaan pencetakan KTP-el dalam beberapa bulan ke depan dapat tertangani dengan baik. Masyarakat diimbau untuk segera mendatangi kantor Dukcapil di kabupaten masing-masing bagi yang belum memiliki atau memerlukan penggantian kartu identitas.
Keberadaan stok yang memadai ini diharapkan dapat menghilangkan antrean panjang dan mempercepat transformasi digital kependudukan di Sulawesi Barat menuju pelayanan yang lebih modern dan berintegritas. (Rls)
