Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat membuktikan bahwa fleksibilitas kerja bukan penghalang bagi produktivitas. Meskipun sebagian aparatur menerapkan skema Work From Anywhere (WFA), UPTD Pelayanan Pajak Mamuju tetap beroperasi penuh dan berhasil mencatatkan penerimaan pajak kendaraan sebesar Rp192,6 juta hanya dalam satu hari pelayanan, Senin (16/3/2026).
Langkah ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2026, yang menginstruksikan unit pelayanan publik tetap hadir melayani masyarakat meski di tengah masa penyesuaian libur nasional.
Realisasi Pajak Melampaui Target Harian
Antusiasme wajib pajak di Mamuju tetap tinggi meskipun diberlakukan penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan data harian, rincian penerimaan yang berhasil dikumpulkan meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tembus Rp123.586.000 dari 165 unit kendaraan.
- Bea Balik Nama (BBNKB): Mencapai Rp65.344.000 dari 38 unit kendaraan baru.
Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa prioritas utama instansinya adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar tetap terpenuhi secara akuntabel.
“WFA tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Unit strategis seperti Samsat harus tetap hadir memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Capaian hari ini adalah bukti bahwa sistem pelayanan kita tetap efektif dalam kondisi apa pun,” ujar Abdul Wahab.
Dedikasi Petugas di Lapangan
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, memastikan bahwa personel di lapangan tetap bersiaga penuh. Menurutnya, kepastian layanan tanpa kendala menjadi faktor utama terjaganya kepercayaan masyarakat.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang tetap taat pajak. Petugas kami tetap di pos masing-masing untuk memastikan pengurusan PKB maupun BBNKB berjalan lancar tanpa hambatan teknis,” jelas Rosianah.
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Komitmen ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkualitas. Dengan menjaga ritme pelayanan, Pemprov Sulbar optimis target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal guna mendanai berbagai program pembangunan masyarakat.
Bapenda Sulbar akan terus mengevaluasi dan menjaga standar layanan perpajakan daerah agar tetap profesional, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan warga Sulawesi Barat. (Rls)
