Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSP) Provinsi Sulawesi Barat terus memacu kualitas penyebaran informasi di lingkup pemerintahan. Melalui Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM), KominfoSP menyelenggarakan Coaching Clinic pendampingan teknis bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor DiskominfoSP Sulbar, Rabu (4/3/2026).
Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja dan kebijakan pemerintah tersaji secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui website resmi maupun media sosial masing-masing perangkat daerah.
Update Berkala dan Respons Isu Strategis
Kepala Bidang KPM DiskominfoSP Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan bahwa di era digital, konsistensi adalah kunci. OPD tidak hanya dituntut untuk memiliki kanal informasi, tetapi harus aktif memperbarui daftar informasi publik secara rutin.
“Kami mengharapkan informasi melalui kanal OPD diperbarui secara berkala. Selain itu, OPD harus lebih responsif terhadap isu-isu yang relevan dengan kebijakan di bidangnya masing-masing. Informasi yang tersaji harus berkualitas dan edukatif,” ungkap Dian.
Instrumen Penilaian TPP dan SPBE
Kepala Dinas KominfoSP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang mulai melakukan integrasi antara website dan media sosial. Ia mengingatkan bahwa optimalisasi kanal informasi publik bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan indikator penting dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penting untuk diingat bahwa pengelolaan kanal informasi ini menjadi bagian dari penilaian dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Aktivitas media sosial, kualitas konten, hingga kelengkapan website resmi kini menjadi parameter kinerja organisasi,” tegas Ridwan.
Implementasi Panca Daya SDK
Penguatan ruang digital ini sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui transformasi digital yang mumpuni, pemerintah daerah diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel.
“Melalui ruang digital, kita membangun kepercayaan publik. Dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat memantau langsung proses pembangunan di Sulawesi Barat,” pungkasnya. (Rls)
