Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Mamuju. Langkah koordinasi ini merupakan wujud responsivitas di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam menjaga estetika dan kesehatan lingkungan ibu kota.
Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan PPKL DLHK Sulbar, Alexander Bontong, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan DLHK Kabupaten Mamuju untuk mengurai akar permasalahan tersebut.
Penyebab Penumpukan: Masa Libur dan Kendala Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil pemantauan, tumpukan sampah terjadi akibat akumulasi selama masa libur beberapa hari terakhir. Namun, persoalan mendasar ditemukan pada berkurangnya personel di lapangan akibat transisi status kepegawaian.
“Terdapat kekurangan pekerja karena sebagian tidak terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu. Selain itu, sejumlah tenaga kontrak sempat memilih tidak bekerja sementara karena belum menerima gaji sejak Januari 2026. Namun, kami sudah mendapatkan konfirmasi solusi dari kabupaten,” jelas Alexander Bontong, Selasa (24/2/2026).
Solusi Outsourcing dan Kepastian Hak Pekerja
Sebagai tindak lanjut, DLHK Kabupaten Mamuju telah menyiapkan skema baru bagi tenaga kebersihan yang tidak masuk dalam kuota PPPK paruh waktu. Mereka akan dialihkan ke sistem outsourcing (pihak ketiga) guna menjamin efisiensi kerja dan kepastian penggajian.
Terkait tunggakan hak pekerja, Alexander menyampaikan kabar baik bagi para petugas kebersihan. “Informasi dari Kepala DLHK Mamuju, gaji mereka akan dibayarkan pada akhir Februari 2026 ini. Hal ini diharapkan dapat memulihkan semangat kerja tim di lapangan,” tambahnya.
Kondisi Terkini: Jalur Utama Mulai Bersih
Hingga Selasa siang, proses pembersihan terus digenjot secara bertahap. Meskipun di beberapa area perumahan dan lorong masih ditemukan sisa tumpukan, jalur-jalur utama di dalam kota Mamuju dipastikan telah relatif bersih dan kembali normal.
DLHK Provinsi Sulawesi Barat menegaskan fungsinya sebagai pembina akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Sinergi antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci agar isu lingkungan di ibu kota provinsi dapat tertangani secara cepat dan terintegrasi demi kenyamanan masyarakat. (Rls)
