Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat tengah melakukan akselerasi tahap akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Proses penyempurnaan ini merupakan langkah krusial sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada Inspektorat Daerah untuk menjalani proses review.
Pertemuan finalisasi ini dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, di Ruang Rapat Bidang Perbendaharaan, Senin (23/2/2026). Upaya ini merupakan perwujudan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menjamin Kualitas dan Validitas Data
Syaharuddin menegaskan bahwa pertemuan teknis ini bertujuan memastikan seluruh data dan informasi keuangan telah terverifikasi secara menyeluruh. Hal ini penting agar LKPD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi riil keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap data dalam LKPD telah diverifikasi dengan baik. Penyempurnaan ini adalah komitmen BPKAD untuk menghadirkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen penilaian kinerja pemerintah,” ujar Syaharuddin.
Ketelitian Teknis dan Konsistensi Akuntansi
Dalam rapat tersebut, Plt. Kasubid Perbendaharaan, Sri Rezki Gani, bersama Plt. Kasubid Akuntansi, Indah Mustika Sari, memberikan arahan detail mengenai aspek teknis penyusunan. Beberapa poin utama yang menjadi fokus penyempurnaan meliputi:
- Konsistensi Pencatatan: Memastikan seluruh transaksi tercatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Rekonsiliasi Unit: Melakukan sinkronisasi data antar unit kerja guna menghindari selisih angka.
- Validasi Dokumen: Memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebagai basis bukti transaksi yang sah.
Instrumen Pengambilan Kebijakan
BPKAD Sulbar memandang LKPD bukan sekadar kewajiban tahunan, melainkan dokumen strategis yang menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di masa depan.
Dengan pendekatan yang sistematis dan proaktif ini, BPKAD Sulbar optimis LKPD TA 2025 akan siap diulas oleh Inspektorat tanpa kendala berarti, sekaligus menjaga kredibilitas daerah dalam pengelolaan anggaran yang kredibel dan transparan. (Rls)
