Mamuju, 8enam.com.-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal arah kebijakan investasi daerah. Plt. Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir, hadir langsung dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Senin (9/2/2026).
Kehadiran DPMPTSP dalam forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi di tahun 2027 memiliki fondasi investasi yang kuat, transparan, dan berdaya saing tinggi.
Investasi sebagai Penggerak Ekonomi 2027
Dalam forum yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Amir menyampaikan bahwa iklim investasi yang kondusif harus menjadi tulang punggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang partisipatif akan memudahkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan investor sekaligus aspirasi masyarakat lokal.
“Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan kebijakan. Kami ingin memastikan program pembangunan tahun 2027 mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta meningkatkan standar pelayanan publik di Sulawesi Barat agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha,” ujar Amir.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pelayanan Prima
Penyusunan RKPD 2027 ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antar-perangkat daerah. DPMPTSP memandang bahwa kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan hasil kolaborasi infrastruktur, regulasi, dan kesiapan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Komitmen ini selaras dengan visi Gubernur SDK dan Wakil Gubernur JSM dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui penguatan sektor-sektor produktif.
Target Pertumbuhan Inklusif
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, DPMPTSP Sulbar berupaya merumuskan langkah-langkah strategis untuk:
- Penguatan Sektor Investasi: Mendorong sektor-sektor unggulan daerah agar lebih menarik bagi modal asing maupun domestik.
- Pelayanan Publik Digital: Mempercepat transformasi layanan perizinan yang lebih transparan dan akuntabel.
- Ekonomi Inklusif: Memastikan setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berdaya saing, demi mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif,” pungkas Amir. (Rls)
