Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian Haji dan Umrah Wilayah Sulawesi Barat, Senin (26/01/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi warga Sulbar di tahun 2026 berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman.
Langkah ini selaras dengan visi Pancadaya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan umat.
Fokus pada Standar Pelayanan Jemaah
Kepala Biro Pemkesra Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah keagamaan. Koordinasi kali ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari verifikasi administrasi, pembinaan calon jemaah, hingga kesiapan fasilitas pendukung.
“Koordinasi yang solid antara Pemprov dan Kementerian Haji dan Umrah adalah kunci utama. Kita ingin memastikan setiap jemaah asal Sulawesi Barat mendapatkan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” ujar Murdanil usai pertemuan tersebut.
Sinergi Lintas Sektor untuk Kenyamanan Umat
Dalam diskusi tersebut, dibahas pula mengenai dukungan teknis pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan jemaah sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan. Biro Pemkesra berkomitmen untuk menjadi penghubung antar-perangkat daerah guna menyelaraskan program pelayanan keagamaan.
Beberapa poin penguatan layanan yang dibahas meliputi:
- Kesiapan Administrasi: Percepatan proses dokumen pendukung jemaah.
- Pembinaan Manasik: Sinkronisasi materi pembinaan agar jemaah lebih mandiri dan siap secara mental.
- Dukungan Fasilitas: Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran transportasi dan logistik jemaah.
Mewujudkan Penyelenggaraan yang Berkualitas
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun sistem komunikasi yang lebih responsif antara otoritas pusat di wilayah dan pemerintah daerah. Murdanil menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini melalui penguatan Satgas Haji dan Umrah di tingkat provinsi.
“Kami ingin penyelenggaraan haji dan umrah tahun ini menjadi lebih berkualitas dan benar-benar selaras dengan visi pembangunan daerah yang inklusif, di mana pelayanan keagamaan menjadi salah satu prioritas utama bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tutupnya. (Rls)
