Mamuju, 8enam.com.-Guna memastikan bantuan sosial (Bansos) tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A-PMD) Sulawesi Barat menjajaki kolaborasi strategis dengan PT Pos Indonesia. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (26/01/2026) ini membahas pemanfaatan jaringan luas kantor pos untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari agenda pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial yang dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
Optimalisasi Penyaluran KUBE dan Bantuan Tunai
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A-PMD Sulbar, Idham Halik, menerima langsung kunjungan tim PT Pos Indonesia. Fokus utama pembicaraan adalah penyaluran berbagai program bantuan, termasuk:
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- Bantuan Tunai serta program perlindungan sosial lainnya.
“PT Pos Indonesia memiliki pengalaman panjang dan jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat desa. Ini potensi besar untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tanpa terkendala akses geografis,” ujar Idham Halik.
Mendorong Transparansi dan Akurasi Data
Selain jangkauan, kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Sistem pelaporan distribusi yang dimiliki PT Pos Indonesia diharapkan mampu memberikan data real-time mengenai siapa saja yang telah menerima bantuan, sehingga meminimalisir risiko penyimpangan.
“Kami menyambut baik tawaran ini. Ke depan, akan ada pembahasan teknis lebih lanjut untuk memastikan kerja sama ini sesuai dengan regulasi dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Kesejahteraan
Dinsos P3A-PMD Sulbar menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci efektivitas birokrasi saat ini. Dengan menggandeng BUMN seperti PT Pos Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis program jaring pengaman sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat kelas bawah. (Rls)
