Mamuju, 8enam.com.-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat memastikan program Manajemen Talenta ASN berjalan sesuai target. Melalui Bidang Pengembangan Aparatur dan UPTD Penilaian Kompetensi, tim BKPSDM melakukan pendampingan langsung ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (08/01/2026).
Kegiatan bertajuk Coaching Clinic Pemutakhiran Data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) ini dilakukan guna memastikan data talenta setiap pegawai akurat, valid, dan terintegrasi secara digital.
Fokus pada Akurasi Data dan Bukti Pendukung
Pendampingan ini difokuskan pada asistensi teknis pengisian data serta pemenuhan kelengkapan bukti dukung (evidence) pada platform SI-ASN. Langkah ini sangat krusial karena data tersebut akan menjadi dasar bagi:
Perencanaan Karier: Memetakan jalur promosi dan mutasi secara transparan.
Pengembangan Kompetensi: Menentukan jenis pelatihan yang tepat bagi setiap ASN.
Penempatan Strategis: Menempatkan pejabat berdasarkan potensi dan kinerja nyata (Sistem Merit).
Kunjungan Perdana ke Enam Instansi Kunci
Pada tahap awal, pendampingan dilakukan secara intensif kepada enam OPD, yakni:
BKPSDM Sulbar
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Pemkesra
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Komitmen Mewujudkan Birokrasi Profesional
Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa pemutakhiran data adalah kunci utama transformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Data yang valid adalah fondasi manajemen talenta. Melalui pendampingan langsung, kami ingin memastikan penempatan ASN ke depan dilakukan secara objektif dan profesional. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki bersama,” tegas Herdin.
BKPSDM Sulbar mengimbau seluruh OPD untuk proaktif dan bersinergi dalam proses ini agar Sulawesi Barat memiliki birokrasi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. (Rls)
