Mamuju, 8enam.com.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai memproses perizinan teknis untuk pemasangan alat deteksi gempa canggih bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Langkah ini dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) bersama BPBD Sulbar di Ruang Kerja Otda, Selasa (06/01/2026).
Pemasangan alat ini merupakan bagian dari upaya strategis Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi internasional.
Wajib Selaras dengan Keamanan Negara
Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, menegaskan bahwa meskipun alat ini merupakan bantuan hibah internasional, proses penempatannya harus melewati skrining ketat di tingkat pusat. Hal ini berkaitan dengan aspek keamanan data dan integrasi sistem pemantauan nasional.
“Pemasangan alat deteksi gempa ini wajib dikoordinasikan dengan BMKG, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Kita harus memastikan alat ini tidak mengancam keamanan negara dan datanya terintegrasi secara optimal dengan sistem kebencanaan nasional,” jelas Dhany.
Dukungan Visi Sulbar Aman dan Tangguh
Secara terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyatakan bahwa Pemprov Sulbar sangat terbuka terhadap dukungan luar negeri seperti JICA Japan. Namun, ia menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum sebagai prioritas utama.
“Ini sejalan dengan visi Bapak Gubernur untuk membangun Sulawesi Barat yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Namun, setiap tahapan harus mengedepankan sinergi dengan pemerintah pusat agar semua berjalan sesuai regulasi dan kepentingan nasional,” tegas Murdanil.
Peningkatan Rasa Aman Masyarakat
Keberadaan alat deteksi gempa ini diharapkan menjadi tulang punggung sistem mitigasi bencana di Sulbar. Dengan deteksi yang lebih akurat dan cepat, pemerintah dapat memberikan peringatan dini yang lebih efektif kepada masyarakat, sekaligus meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa saat terjadi aktivitas seismik.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan segera membuahkan hasil, sehingga pemasangan alat dapat terealisasi dalam waktu dekat sebagai bentuk nyata pelayanan dasar pemerintah di bidang perlindungan masyarakat. (Rls)
