8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) serta pemenuhan evidence kinerja bagi Jabatan Fungsional (JF) Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Kegiatan yang digelar pada Kamis, 20 November 2025, ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan tugas fungsional berjalan efektif dan terukur.
Penyusunan ABK dilakukan sebagai upaya penting untuk memetakan volume pekerjaan, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), serta proporsi tugas yang harus ditangani oleh masing-masing pejabat fungsional. Dengan ABK yang akurat, Dinsos Sulbar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih tepat.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili oleh Kasubag Umum & Kepegawaian, Andi Yakub S, menjelaskan bahwa selain ABK, para pejabat fungsional juga memverifikasi dan melengkapi bukti pendukung kinerja.
“Penyusunan ABK dan pemenuhan evidence kinerja ini penting untuk memastikan setiap tugas fungsional terlaksana sesuai standar profesional. Selain sebagai dasar evaluasi kinerja, proses ini juga mendukung pengembangan karier para pejabat fungsional melalui penilaian angka kredit,” ujar Andi Yakub.
Ia menambahkan, pemenuhan evidence kinerja—yang berupa dokumen pendukung, laporan kegiatan, maupun bukti pelaksanaan tugas lainnya—diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja JF.
Kegiatan ini juga turut mendorong peningkatan kolaborasi antar-pejabat fungsional dalam menyamakan pemahaman terkait indikator kerja, pembagian tugas, dan mekanisme pelaporan.
Dengan kegiatan penataan manajemen kinerja ini, Dinsos Sulbar menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sistem kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat. (Rls)
