8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu peningkatan kualitas pelayanan publik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Subuki, bersama jajarannya, melakukan pemantauan tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, pada Rabu, 12 November 2025.
Pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pendampingan yang telah diberikan oleh Tim Pelayanan Publik (Yanlik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Mamuju pada 30 Oktober lalu.
Pemacu Kualitas Layanan Dasar
Subuki menjelaskan, kegiatan pemantauan ini adalah upaya untuk memacu peningkatan kualitas layanan publik, sesuai dengan Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
“Hari ini (Rabu 12 November) kami memantau terlebih dahulu di Disnaker dan Dinsos Sulbar, sebab kami cermati kedua penyelenggara pelayanan tersebut masih membutuhkan pendampingan teknis agar bukti dukung segera dimaksimalkan,” terang Subuki.
Sekretaris Disnaker Sulbar, Muhammad Alwi, mengakui bahwa masih ada beberapa bukti dukung yang belum dapat disiapkan karena minimnya produk data pendukung dari Bidang Teknis. Meskipun demikian, ia optimis target waktu pemenuhan yang diberikan Tim Yanlik KemenPANRB akan tercapai.
Dorongan Motivasi untuk Tata Kelola yang Baik
Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengapresiasi inisiatif Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang turun langsung ke lapangan.
“Selain memantau progres pemenuhan bukti dukung, kegiatan ini kita harapkan dapat memberi motivasi ke organisasi penyelenggara pelayanan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan agar lebih sesuai standar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Rahmah. (Rls)
