Jakarta, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), kembali memimpin misi penting di tingkat pusat, yaitu audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Kamis (6/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan kelanjutan dan perluasan program strategis kelautan dan perikanan Sulbar tahun 2026.
Pertemuan ini istimewa karena Gubernur SDK didampingi langsung oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Murdanil (selaku Kabid Anggaran dan perwakilan TAPD), yang menegaskan komitmen dukungan fiskal daerah.
Tiga Prioritas Utama Sektor Maritim Sulbar
Gubernur SDK secara langsung mengusulkan tiga program utama untuk memperkuat ekonomi pesisir :
Revitalisasi Tambak Rakyat: Mengusulkan 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petambak.
Penguatan Armada Perikanan Tangkap : Meminta dukungan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memodernisasi armada nelayan.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih: Mengusulkan tambahan 10 lokasi untuk menekan angka kemiskinan di Polman, Majene, dan Mamuju.
BPKPD Siapkan Dukungan Anggaran Fiskal
Murdanil, dari BPKPD Sulbar, menekankan peran lembaganya dalam menjamin program ini berjalan mulus.
“Kami dari BPKPD memastikan dukungan anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal agar setiap program strategis kelautan ini bisa berjalan efektif. Sinergi antara KKP, Pemprov, dan pemerintah kabupaten akan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan,” ujar Murdanil.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, secara terpisah menegaskan komitmen penuh untuk memastikan kesiapan dokumen fiskal dan penganggaran daerah.
Sementara, pihak KKP menyambut baik usulan ini. Direktur Ikan Air Tawar KKP, Gemi Tri Astutik, menekankan perlunya kepastian alas hak tanah yang jelas sebagai prasyarat utama revitalisasi tambak rakyat.
Melalui sinergi perencanaan dan dukungan fiskal, Pemprov Sulbar optimis tiga program strategis ini akan diakomodasi dalam rencana kerja nasional 2026, sebagai upaya nyata menyejahterakan masyarakat pesisir Sulbar. (Rls)
