Mamuju, 8enam.com.-Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel terus dipertajam. Pada Kamis (30/10/2025), Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Pengisian Data Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Sulbar.
FGD ini bertujuan vital, yaitu memperkuat pemahaman aparatur dalam menyusun data dan eviden yang valid dan relevan sesuai indikator PEKPPP, yang merupakan alat ukur utama kualitas pelayanan publik.
Inovasi Layanan Publik Jadi Fokus Utama
Kegiatan yang dihadiri oleh staf Pelayanan Publik Dinsos Sulbar, Aras, SE., ini menjadi forum penting bagi berbagai perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Selain pendampingan teknis penginputan data dan mekanisme penilaian, peserta secara khusus didorong untuk:
Melakukan inovasi pelayanan publik;
Mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Dukungan Penuh Visi-Misi Kepala Daerah
Aras menyampaikan apresiasi atas inisiasi Biro Organisasi. Ia menegaskan bahwa Dinsos Sulbar siap mengimplementasikan hasil FGD untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
“Dinas Sosial Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara penyusunan data dan evaluasi kinerja pelayanan publik agar pelayanan yang kami berikan semakin efektif, efisien, dan sesuai harapan masyarakat,” ujar Aras.
FGD Pendampingan PEKPPP ini tidak hanya menciptakan keseragaman pemahaman, tetapi juga memperkuat sinergi antar-OPD dalam rangka mendukung visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Rls)
