8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Rabu (22/10/2025).
Rakor ini digelar sebagai upaya serius Pemprov Sulbar memperkuat tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tekad Gubernur dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka mengakui bahwa pemerintah provinsi di awal kepemimpinannya harus melakukan penyesuaian besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Suhardi Duka menekankan bahwa setiap anggaran harus disusun secara rasional, bukan sekadar angka ideal yang tidak realistis. Ia mencontohkan hasil dari kebijakan efisiensi ini sudah mulai dirasakan masyarakat melalui program padat karya dan kegiatan produktif lainnya.
Bahkan, dalam proses penyesuaian tersebut, Pemprov Sulbar harus menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan.
Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci untuk menjaga neraca keuangan tetap seimbang, seperti dalam teori akuntansi.
Ali Chandra juga memberikan peringatan terkait proyeksi keuangan tahun depan.
“Tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 miliar lebih,” ungkapnya.
Kondisi fiskal ini menuntut pemerintah provinsi untuk lebih cermat menata kembali PAD dan struktur belanja. “Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkas Ali Chandra.
Rakor ini dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, Pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, serta seluruh pimpinan OPD terkait. (Rls)
