8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak maju dalam memperkuat payung hukum kebencanaan daerah. BPBD menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Tahun 2025–2029.
Rapat penting ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Selasa 14 Oktober 2025. BPBD diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnida, sementara Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengikuti rapat secara virtual.
Yasir Fattah menekankan bahwa Ranpergub ini adalah tahapan krusial untuk memastikan kebijakan penanggulangan bencana di Sulbar memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Ranpergub ini akan menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan RPB 2025–2029 ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mewajibkan integrasi program kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Arahan Bapak Gubernur bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD, melainkan urusan bersama lintas sektor. Karena itu, regulasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkas Yasir Fattah.
BPBD Sulbar berkomitmen agar regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Sulbar dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (Rls)
