8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida Sulbar) mendesak revisi mendasar terhadap Rencana Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Palu–Lariang. Desakan ini muncul menyusul lonjakan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan proyeksi kebutuhan air yang dikhawatirkan akan menimbulkan defisit air serius dalam waktu dekat.
Bapperida Sulbar berpartisipasi aktif dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Review Pola Pengelolaan SDA WS Palu–Lariang yang digelar oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Senin, 29 September 2025.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menekankan bahwa perubahan kondisi ini tidak bisa lagi diatasi dengan pola lama.
“Jumlah DAS di wilayah ini meningkat tajam dari 52 menjadi 179. Diperlukan pola pengelolaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis data untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan lintas wilayah,” tegas Arjanto.
Kebutuhan Air Lonjak Dua Kali Lipat
WS Palu–Lariang merupakan wilayah strategis yang mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Sulawesi Selatan. Data terbaru menunjukkan ancaman nyata terhadap ketersediaan air.
Saat ini, ketersediaan air baku tercatat 1.285 liter/detik. Namun, proyeksi kebutuhan air baku diprediksi akan melonjak hingga 3.205 liter/detik pada tahun 2035, hampir tiga kali lipat ketersediaan saat ini.
Selain itu, tantangan lainnya meliputi:
Alih fungsi lahan yang masif menuju permukiman.
Menurunnya luasan pertanian produktif.
Dominasi wilayah yang masuk kategori kritis.
Dampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018 yang mengubah drastis sistem pengelolaan air.
Perjuangan Sinkronisasi Pembangunan
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa keikutsertaan daerahnya dalam forum ini adalah komitmen untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan wilayah berbasis SDA.
“Ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun infrastruktur, meningkatkan konektivitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Revisi pola pengelolaan SDA WS Palu–Lariang juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Nasional SDA, mengingat wilayah ini telah ditetapkan sebagai salah satu DAS prioritas nasional. (Rls)
