8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 pada Jumat 1 Agustus 2025.
Kick Off Meeting diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan ini diikuti melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi KemenPANRB.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Pejabat KemenPANRB Erwan Agus Purwanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi RB, SAKIP, dan ZI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pembangunan integritas aparatur. Evaluasi tahun 2025 difokuskan pada penyederhanaan birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja ASN yang adaptif dan berintegritas.
‘’Saya kira ke depan kita perlu bekerja keras bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk bisa mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi-provinsi yang ada di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, tiga tahun terakhir KemenPAN-RB telah mencanangkan program Double Track Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang bersifat umum, general dan tematik.
‘’RB yang bersifat tematik ini seperti yang sering kami sampaikan, tujuannya agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administrasi saja namun juga hasilnya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ kata Erwan.
Sementara itu, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam melakukan Evaluasi RB, SAKIP dan ZI Tahun 2025. Selain itu, juga sebagai informasi dalam transisi penting menuju sistem akuntabilitas yang lebih berdampak.
‘’Kegiatan ini tentunya akan menopang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,’’ katanya.
Ia menambahkan, ketiga evaluasi ini tidak lagi hanya soal pemenuhan administratif, melainkan sebagai pendorong utama pencapaian prioritas Presiden dan arah pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, investasi, dan ketahanan pangan.
“Daerah diharapkan segera menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,’’ tutup Timothius. (Rls)
