Tiga Desa Jadi Lokus Kegiatan BRS Dinas Perkim Mateng

Mateng, 8enam.com.-Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan bantuan pemerintah bagi (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Paisal Anwar menuturkan, BSRS tahun 2021 berupa peningkatan kualitas sebesar 101 unit ditiga desa yakni Desa KUO, Barakkang, dan Desa Sinabatta dengan besaran anggaran sebesar Rp 20 juta perunit.

“Ketiga desa tersebut menjadi Lokus kegiatan BSRD DAK perumahan tahun 2021 mengingat ketiga desa tersebut belum pernah mendapatkan program sebelumnya, dan hal lainnya ketiga desa tersebut juga terkena dampak bencana gempa sehingga mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan,” kata Paisal Anwar pada acara sosialisasi BSRS Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2021 yamg berlangsung di aula kantor Bupati Mamuju Tengah, Rabu (16/6/2021).

Paisal Anwar juga menyampaikan, untuk tahun 2021, alokasi DAK perumahan terbilang kecil atau mengalami penurunan segnifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19.

Meskipun terdpat pengurangan hingga 50 persen dari tahun sebelumnya kata Paisal, Kabupaten Mamuju Tengah tetap mendapatkan Alokasi DAK perumahan tertinggi di Provinsi Sulbar. Hal ini dapat terwujud berkat tersedianya data perencanaan yang baik dan adanya dukungan Pimpinan dan Stakeholder terkait.

Sementara itu, Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras menyebut bahwa program ini berjalan sejak tahun 2016 dan sampai tahun ini sudah berkisar 3.500 yang sudah diperbaiki, di perumahan rakyat ini dia bertugas untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni.

“Nah kondisi ini, dibutuhkan kesabaran karena ini tidak instan tidak mesti harus selesai dengan cepat, kita dapat bayangkan bahwa berdasarkan data update itu berkisar 13 ribu yang ingin diperbaiki. Namun setiap tahunnya misalnya itu hanya 100 sampai 200 rumah yang harus kita perbaiki, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga ini dapat tuntas, Untuk itu pemerintah butuh percepatan-percepatan,” tutur Arsal.

Arsal katakan, program ini adalah program yang berkesinambungan, dimana program ini program dari pusat yang harus dijemput, jadi jika OPDnya tidak proaktif susah kita dapat, apalagi bila pemerintah desa tidak cepat memberi data itu juga tidak dapat, untuk itu diperlukan sinergitas antar semua stakeholder.

“Kami dari anggota DPRD Mamuju Tengah, mengapresiasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah memperjuangkan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni, Mateng merupakan daerah otonomi baru yang telah menjalankan roda pemerintahan sejak tahun 2013, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Kabupaten Mamuju Tengah telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan di segala sektor termasuk perumahan.

“Sesuai data yang dilaporkan kepala dinas Perkim bahwa terdapat 13.850 unit rumah tidak layak huni, dan backlog perumahan 2.855 unit. Ini menjadi isu strategis daerah yang harus ditangani secara serius,” kata Bupati.

Olehnya sejak tahun 2016-2020 lanjut Aras, Pemkab Mateng telah memfasilitasi penyediaan rumah layak huni sebanyak 3.463 unit. Pada tahun 2021, melalui DAK Pemda kembali mengalokasikan sebesar 101 unit. Sehingga keseluruhan terealisasi sebanyak 3.564 unit.

“Dengan adanya intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah maka kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah dapat meningkat sehingga berimplikasi pula pada turunnya angka kemiskinan di Mamuju Tengah,” harapnya. (A-51)