8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Surat Keputusan (SK) Bupati Mamuju tentang Pilkades serentak dinilai cacat hukum berdampak pada penundaan Pilkades hingg Juni 2021 mendatang.
Olehnya itu, Ketua komisi III DPRD Kabupaten Mamuju menegaskan, jika ada salahsatu desa yang nekad melaksanakan pilkades februari 2021 berdasarkan SK Bupati Mamuju Nomor : 188.45/596/KPTS/XII/2020 yang dinilai Inprosedur pihaknya akan merekomendasikan pemilihan ulang.
Pernyataan itu di sampaikan oleh ketua Komisi III DPRD Mamuju Masramjaya dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar komisi I DPRD bersama OPD terkait tentang penundaan pilkades 2021 yang berlangsung di ruang penyampaian aspirasi DPRD Mamuju, Selasa (12/1/2021).
“Pilkades tetap di tunda sesuai hasil rapat tanggal 18 Desember sampai paling cepat di bulan Juni 2021, dikarenakan SK Bupati Mamuju No.188-45 cacat hukum Inprosedur,” kata Masram Jaya.
Dia mengatakan, SK yang di tandatangani Bupati Mamuju tertanggal 23 Desember 2020 tentang pilkades serentak 2021 tidak prosedural, karena revisi Perbub yang memuat Permendagri 72 tentang Pilkades masih semetara di asistensi di Pemprov.
“Jadi kalau ada desa yang nekad tetap melaksanakan Pilkades maka dianggap cacat hukum dan DPRD akan merekomendasikan kepada bupati terpilih membatalkan dan dilakukan pemilihan ulang,” katanya.
“Saya salahsatu anggata DPRD Mamuju yang akan merekomendasikan kepada Bupati terpilih nanti untuk membatalkan pemilihan desa tersebut dan akan dilakukang pemilihan ulang,” tegas Masram Jaya.
Di ketahui dalam Rapat dengar pendapat tersebut, DPRD Mamuju bersama unsur terkait dari Pemkab Mamuju memutuskan, jika kemudian ada pihak tertentu yang memaksa pelaksanaan Pilkades pada Februari 2021, maka itu cacat prosedural dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak di nyatakan sebagai kepala desa terpilih. (edo)
