8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kondisi kerumunan orang di TPS jadi kondisi yang sulit di hindari. Hal itu jadi salah satu topik utama yang dibincang dalam Rakor penegakan pelanggaran pemilihan dan protokol Covid-19 di tahapan pungut hitung, Pilkada Mamuju tahun 2020 yang digelar Bawaslu Mamuju, Jum’at (4/11/ 2020).
Hadir pada Rakor yang digelar di sekretariat Bawaslu Mamuju tersebut, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang, Wakapolresta Mamuju, AKBP Arianto, Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf. Tri Aji Sartono, perwakilan Pemkab Mamuju, perwakilan Kajari Mamuju, Satgas Covid-19 Mamuju, serta para stakeholder pelaksanaan PIlkada Mamuju tahun 2020.
Pada kesempatan itu, Hamdan Dangkang memastikan keamanan logistik pelaksanaan Pilkada yang didistribusi ke kecamatan telah steril. Seluruh item logistik, kata Hamdan, sudah disemprot disinfektan sebelum didistribusikan.
“Kami berharap kepada Satgas, termasuk ke pihak keamanan untuk dapat mengingatkan KPPS kami dalam hal penerapan standar keamanan pencegahan Covid-19. Termasuk meminta masyarakat agar tidak berkumpul di areal TPS,” ucap Hamdan.
Hamdan pun berharap, para saksi pasangan calon yang bertugas di TPS untuk menjalani rapid tes sebelum turun ke lapangan. Seperti yang dilakukan baik oleh KPPS maupun pengawas TPS.
“Karena ini tidak ada regulasinya, makanya kami sifatnya mengimbau saja supaya saksi yang ditugaskan itu bisa menjalani rapid tes terlebih dahulu,” harap Hamdan di hadapan peserta Rakor, termasuk LO dari masing-masing pasangan calon yang juga hadir.
Hal senada juga disampaikan Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf. Tri Aji Sartono. Menurutnya, mekanisme pengamanan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, termasuk penegakan protokol kesehatan telah ia utarakan kepada segenap bawahannya. Meski begitu, peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari masing-masing pasangan calon tetap jadi hal yang paling ia semogakan.
“Terkait dengan tahapan pungut hitung itu sudah kita rencanakan dengan baik, sudah optimal. Imbauan juga saya sampaikan ke perwakilan Paslon. Mohon untuk saksinya dirapid dulu. Ini imbauan yah. Dalam satu area kan menetapkan protokol kesehatan,” kata Tri Aji Sartono.
Pun dengan kerumuman orang di areal TPS. Kata Tri Aji Sartono, semua pihak berkewajiban untuk mengingatkan hal ini. Apalagi, menghindari kerumunan merupakan hal yang telah sekian lama terus disuarakan.
“Siapapun dia, mari sama-sama kita sampaikan. Mengingatkan masyarakat untuk tidak berkerumun di areal TPS. Hal ini juga sudah saya sampaikan Kepada anggota saya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada,” tutupnya.
Setali tiga uang, Wakapolresta Mamuju, AKBP Arianto menambahkan, penegakan hukum merupakan langkah paling akhir yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait penerapan protokol kesehatan. Upaya preventif tetap jadi yang dikedepankan dalam hal menghindari kerumunan orang di area TPS.
“Itu kan sudah ada maklumat Kapolri untuk melakukan kami melakukan tindakan prefentif maupun yang bersifat penindakan. Kami berharap, seluruh pihak terkait untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi kami sudah sepakat dengan TNI untuk menjaga kondusifitas, termasuk komitmen dalam hal penegakan hukum, serta penerapan protokol kesehatan,” begitu penjelasan AKBP Arianto. (*)
