8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Diduga beda pilihan politik dengan Lurahnya, bantuan bedah rumah seorang warga Lingkungan Kasiwa Timur, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) dibatalkan
Herman mengaku, sebelumnya dirinya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan bedah rumah, namun setelah pihak kelurahan mengetahui bahwa dirinya tidak bakal memilih petahana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju 9 Desember mendatang, namanya dihapus dari daftar tersebut.
“Saya sudah didata sebagai penerima bantuan bedah rumah, namun dirumah saya ada gambar calon penantang petahana, jadi nama saya digantikan orang lain,” kata Herman, saat dikonfirmasi via Telpon selulernya, Sabtu (19/9/2020) kemarin.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah membongkar dan membuat pondasi rumahnya, karena berharap akan mendapat program bedah rumah, namun hal itu batal didapatkannya.
“Dari pihak kelurahan mengatakan bahwa saya harus membongkar rumah dan membuat pondasi terlebih dahulu,” kata Herman.
Herman menduga jatah bedah rumah miliknya digantikan oleh orang lain, karena namanya masih ada dalam daftar penerimaan bantuan bedah rumah tersebut.
“Nama saya masih ada dalam daftar, namun pihak kelurahan mengatakan bahwa itu adalah nama orang lain. Anehnya pihak kelurahan tidak mau memperlihatkan data orang tersebut,” kata Herman.
Lanjut Herman menjelaskan, dirinya meminta kepada pihak kelurahan untuk memperlihatkan data orang yang dianggap mirip dengan namanya, karena dirinya sangat curiga dengan tingkah laku pihak kelurahan.
“Mereka tidak mau memperlihatkan data itu kepada saya, bahkan mereka bilang bahwa satu penerima bantuan bedah rumah ditentukan oleh kelurahan,” katanya.
Herman mengaku pernah didatangi oleh salah seorang simpatisan petahana (Habsi-Irwan) dan mengatakan bahwa dirinya sebanarnya telah pasti mendapatkan bantuan bedah rumah itu, namun karena dirinya mendukung pasangan lain, sehingga bantuan itu dibatalkan.
Sementara itu, Akbar, Lurah Binanga saat dikonfirmasi membenarkan bahwa salah seorang warganya (Herman), memang sebelumnya dinyatakan mendapatkan bantuan bedah rumah, namun akhirnya dibatalkan karena status lahannya bermasalah.
“Berkasnya dibatalkan karena status kepemilikan lahannya bermasalah, pemerintah tidak akan menurunkan bantuan ini jika status kepemilikan lahan belum jelas,” kata Akbar.
Dirinya menepis jika dikatakan pembatalan bantuan tersebut karena beda pilihan politik.
“Tidak ada itu soal politik pak, kalau pun ada warga lain yg mengaitkan dengan politik, itu tidak ada hubungannya dengan kami di kelurahan,” demikian terang akbar. (eka/rfa)
