8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Ibarat telur diujung tanduk, sedikit goyang akan jatuh dan pecah. Kalimat itu yang pas bagi ratusan perawat yang mengabdikan dirinya di 22 Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Mamuju.
Pasalnya, tuntutan yang mereka suarakan saat unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Mamuju hingga hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Mamuju dengan Pemda Mamuju belum menemui titik terang.
Diketahui perawat yang masi berstatus kontrak terbatas waktu dan honorer tercatat kurang lebih 800 oarng yang tersebar di 22 puskesmas dan Rumah Sakit.
Ratusan perawat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Cabang Mamuju akan melakukan istirahat kerja jika tuntutanya tidak diakomodir oleh Pemda.
Menanggapi hal itu, Sekkab Mamuju, H. Suib mengatakan kalau sikap teman-teman perawat ini melakukan mogok kerja, ini semua akan jadi masalah. Dan ketika itu terjadi, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada para perawat dengan cara persuasif.
“Setelah ini kalau mereka mogok, saya akan intensifkan memanggil mereka secara persuasif untuk masuk kerja, dan kalau mogok terus, yah mau apa..mungkin haknya orang mogok,” kata Suaib saat ditemui usai RDP di DPRD bersama sejumlah anggota DPRD dan para honorer perawat diruang rapat paripurna gedung DPRD mamuju Jum’at (7/12/2018) malam.
Kalau sudah di panggil secara persuasif lantas masih mogok terus, dia mengaku akan lakukan pemikiran-pemikiran lain atau treak-treak lain sehingga pemerintahan ini bisa berjalan dengan normal.
“Saya akan bicarakan dengan stakholder yang ada langkah-langkah apa yang kita ambil, kita panggil mereka tidak mau datang suara selalu mogok, daripada masayarakat terbengkalai, yah mungkin kita ambil langkah-langkah lain,” ujarnya.
“Perlu di ingat, Kontrak mereka itu kontrak 1 tahun, Per 31 Desember selesai masa kontraknya, maka mereka akan kembali bermohon kepada kami, Apakah kami terimah atau tidak,” pungkasnya. (edo)
