8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Tahun 2018, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) akan mengusulkan 12 Desa untuk menerima program Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mateng, Ishaq Yunus dalam sosialisasi Program Pamsimas III yang digelar di aula kantor Bappeda Kabupaten Mateng, Selasa (3/7/2018).
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mateng, H. Askary dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Program Pamsimas III Provinsi Sulbar, Nursiah Nukma, Tim Distrik koordinator Pamsimas III Mateng, OPD terkait, para camat dan kepala desa se Kabupaten Mateng.
Ishaq Yunus katakan, salah satu wujud dan komitmen pemerintah untuk menjalankan cita-cita tujuan Nasional, sebagaimana yang diamatkan oleh UUD alinea ke 4 adalah memajukan kesejahteraan umum, maka melalui RPJM 2015-2019, salah satu program yang dianggap urgen untuk dijabarkan dalam program Nasional adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
“Kita paham bersama, salah satu instrumen yang harus kita perbaiki dan mendukung program indonesia sehat adalah salah satunya program penyediaan air minum yang bersih, kenapa ? Karna jika kita ingin menghadirkan indonesia yang sehat maka salah satu pilihanya adalah bagaimana bisa mengakses tersedianya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak. Oleh karna itu kometmen pemerintah telah diwujudkan dalam program Pamsimas,” ungkapnya.
Dia sampaikan, Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, dimana Pansimas I dilaksanakan pada 2008-2012, Pansimas II tahun 2013-2016, dan Pansimas III tahun 2016-2019. Ada 19 desa yang sudah menerima program Pansimas I, kemudian yang kedua 14 desa. sehingga berjumlah 33 desa. desa yang sementara programnya berjalan ditahun 2018 ini ada 11 desa dan desa yang diusulkan akan direncanakan sebagai program penerima sasaran Pansimas III ada 12 desa.
Sementara itu, Sekkab Mateng, H. Askary menuturkan, program Pansimas ini adalah program pemberdayaan, kenapa program ini lebih diutamakan kepada program pemberdayaan, karna pemerintah ingin memberdayakan masyarakat.
Kenapa tingkat kemiskinan khususnya didesa-desa pinggiran, daerah-daerah terpencil dan terisolir itu tinggi kata Askary, karena mereka tidak berdaya, baik dari segi infrastruktur, kafasiti buildingnya, skilnya, pengetahuannya dan sebagainaya sehingga mereka tidak mampu berbuat.
“Program Pansimas dan Sanitasi ini harus berkelanjutan, kita sebagai pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus punya peran untuk menjaga dan memelihara program ini, bahkan jika perlu kita sisihkan APBD di desa untuk membangun infrastruktur Air bersih, kenapa karna ada target yang sudah diberikan,” terangnya.
“Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki air bersih yang layak komsumsi, ini tugas kita, dan ini adalah layanan dasar, jadi kita pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai masyarakat kita, memberikan layanan dasar berupa penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik,” sambung Askary.
Menurutnya, air bersih dan sanitasi adalah salah satu instrumen penilaian pemerintah apakah masyarakat itu sejahtera atau tidak, Jangan hanya melihat dari sumber pendapatannya saja, lihat juga infrastruktur dasarnya, apakah sudah mengomsumsi air bersih yang layak, apakah sudah mempunyai sanitasi. Inilah indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan ini adalah tanggung jawab pemerintah.
“Mari kita sama-sama mensinergikan program ini, mensukseskan program ini terlabih lagi ada program pasca dan ada program perencanaan di 2019 khususnya didesa-desa yang belum, program ini sudah diatur dan terus dikaji evaluasi dengan realistis karna inilah program yang satu-satunya program pemberdayaan yang bisa bertahan, maka rugilah kita jika kita tidak mengikuti program ini,” ungkapnya. (Jhr/Ysn Hms/Ra)
