Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah progresif dalam mempercepat transformasi digital di lingkup birokrasi. Melalui sosialisasi intensif selama dua hari, 25–26 Maret 2026, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkenalkan dengan ekosistem Aplikasi ASN Digital sebagai instrumen utama pendukung kinerja pemerintahan.
Kegiatan yang digelar secara daring ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan terintegrasi sesuai dengan visi pembangunan daerah.
Transformasi Menuju Kantor Online Cerdas
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa aplikasi ASN Digital bukan sekadar alat presensi, melainkan sebuah ekosistem “Smart Online Office” yang mengintegrasikan berbagai aspek manajemen kerja ke dalam satu perangkat lunak digital.
”Kehadiran aplikasi ini memberikan dampak nyata. Kita memfasilitasi hadirnya kantor online cerdas yang menyatukan seluruh aspek manajemen kerja. Hal ini memudahkan individu ASN sekaligus membantu organisasi memantau penugasan secara lebih sistematis dan terukur,” ungkap Ridwan Djafar.
Ia menambahkan bahwa sistem ini juga memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time oleh pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), sehingga setiap progres pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Wajib Bagi Seluruh Jenjang Pegawai
Sosialisasi yang dipandu oleh Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital, Taufan, bersifat wajib bagi seluruh aparatur. Hal ini mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, hingga PPPK Paruh Waktu di lingkup Diskominfo SP Sulbar.
“Kami ingin memastikan seluruh pegawai memahami alur dan mekanisme penggunaan aplikasi ini agar implementasi digital di lingkungan kerja semakin efektif. Ini adalah kunci untuk menunjang pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan,” jelas Taufan.
Mendukung Visi Panca Daya Gubernur SDK
Langkah digitalisasi ini selaras dengan program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), khususnya dalam poin penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan hambatan birokrasi dapat diminimalisir dan produktivitas ASN tetap terjaga meski dalam pola kerja yang fleksibel.
Melalui penerapan ASN Digital, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat memberikan standar pelayanan publik yang lebih prima dan kompetitif di era digital. (Rls)
