Mamuju, 8enam.com.-Langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan semakin menunjukkan progres signifikan. Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, Senin (9/3/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Andi Muhammad Yasin, ini menandai dimulainya fase konstruksi awal di lapangan.
Infrastruktur Pendidikan untuk Kelompok Rentan
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas yang dirancang untuk mendukung misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Fokus utamanya adalah memberikan ruang pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Ini adalah instrumen penting untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan, agar tidak ada lagi anak bangsa di Sulbar yang terputus sekolah karena kendala biaya,” tegas Darmawati.
Progres Lapangan: Tahap Perataan Lahan
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian PU memaparkan bahwa saat ini progres fisik telah memasuki tahap perataan lahan (land clearing). Tahapan ini merupakan persiapan krusial sebelum masuk ke proses pembangunan struktur bangunan.
Darmawati berharap proses persiapan lahan ini dapat berjalan tanpa hambatan agar target operasional sekolah dapat segera tercapai demi kepentingan masyarakat.
Pendidikan sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan
Kabid Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, Andi Muhammad Yasin, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung baru, melainkan strategi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan di Sulawesi Barat.
“Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik dan merata, kita sedang menanam pondasi kesejahteraan. Masyarakat kurang mampu akan memiliki daya saing yang lebih baik melalui bekal ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di Sekolah Rakyat,” jelas Yasin.
Melalui sinergi erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi pilot project fasilitas pendidikan inklusif yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi wajah pendidikan di Tanah Malaqbi. (Rls)
