8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memulai tahap krusial dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Mewakili Gubernur Suhardi Duka, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, pada Rabu, 10 September 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Suraidah Suhardi, ini menjadi forum penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Junda Maulana menyampaikan apresiasinya terhadap masukan yang diberikan seluruh fraksi DPRD.
“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD yang mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang berpihak pada rakyat. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk ditanggapi oleh Gubernur dalam paripurna berikutnya, sebelum masuk ke tahap pembahasan teknis,” ujar Junda.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk bersinergi secara penuh dengan DPRD dalam merumuskan APBD yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyoroti berbagai aspek strategis, mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah. Masukan ini akan menjadi landasan pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif di Badan Anggaran.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal penyusunan APBD 2026, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat dan berkeadilan, sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.” (Rls)
