Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mempererat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Muh. Darwis Damir, melakukan koordinasi strategis dengan Komandan Korem (Danrem) 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, Senin (12/01/2026).
Pertemuan ini merupakan langkah konkret di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam membangun Sulawesi Barat yang aman, kondusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman.
Pemetaan ATHG Secara Komprehensif
Fokus utama pertemuan ini adalah membedah potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang mungkin muncul di wilayah Sulbar. Isu yang dibahas mencakup dinamika keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga kerawanan sosial-politik.
“Setiap potensi kerawanan, baik yang bersumber dari dinamika sosial maupun politik, perlu dipetakan secara mendalam. Dengan sinergi bersama TNI, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini dan terkoordinasi secara taktis,” tegas Muh. Darwis Damir.
Bencana Alam sebagai Ancaman Sosial
Selain aspek keamanan konvensional, pertemuan tersebut secara khusus menyoroti ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang rawan terjadi di musim hujan. Risiko bencana dinilai sebagai bagian dari ATHG karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan daerah.
Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, menegaskan bahwa TNI selalu siap mendukung pemerintah daerah, baik dalam menjaga kedaulatan maupun membantu penanganan dampak bencana alam.
“Koordinasi yang solid antar-unsur Forkopimda adalah kunci. Sinergi ini akan memperkuat kesiapsiagaan kita dalam menghadapi gangguan dari aspek keamanan maupun dampak bencana yang tidak terduga,” ujar Brigjen TNI Hartono.
Komitmen Forkopimda yang Solid
Melalui kolaborasi ini, Kesbangpol dan Korem 142/Tatag berkomitmen untuk menghadirkan sistem deteksi dini yang lebih responsif. Integrasi data intelijen kewilayahan dan pemetaan daerah rawan bencana diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat guna menjamin keselamatan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
