8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menyusun strategi menghadapi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar.
Dalam Rapat Kerja Strategis yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 30 September 2025, Gubernur Suhardi Duka (SDK) membuat keputusan prioritas yang berfokus pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dihadiri oleh Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur SDK menegaskan perlunya efisiensi besar-besaran, namun ia menjamin Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tetap dipertahankan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegas Suhardi Duka.
Prioritas Program Tetap Terjaga
Keputusan ini berkonsekuensi pada penyesuaian sejumlah program dan upaya intensif mencari tambahan pembiayaan dari kementerian di tingkat pusat. Meskipun demikian, sektor-sektor prioritas daerah dipastikan tidak akan terabaikan, melainkan akan diperkuat minimal dipertahankan.
Sektor prioritas yang tetap menjadi perhatian meliputi: infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan program beasiswa.
“Hampir semua sektor penting tetap kita perkuat, meskipun peningkatannya tidak besar. Minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” tambah Gubernur.
Komitmen Dinkes : Mutu Layanan Tak Boleh Turun
Menanggapi arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama.
“Kami di Dinas Kesehatan berkomitmen untuk tetap menjaga mutu layanan kesehatan masyarakat. Efisiensi tentu akan kami lakukan dengan cermat, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat Sulbar tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak, sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera,” ungkap dr. Nursyamsi.
Dengan langkah efisiensi yang terukur dan strategi penyesuaian, Pemprov Sulbar optimistis dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan, sambil terus menjajaki peluang dukungan anggaran tambahan. (Rls)
