ULP Harus Independen, Kalau Masih Adhoc Itu Aneh

Mamuju, 8enam.com.-Koordinator Tim KPK Wilayah VIII, Adlinsyah Malik Nasution tegaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus independen, kalau masih adhoc itu aneh.

Hal itu disampaikan oleh Adlinsyah Malik Nasution audience bersama awak media baik cetak, Online Elektronik dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Audience tersebut dalam rangka Koordinasi Supervisi pencegahan korupsi terintergrasi dipemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di diruang pola lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa (19/3/2019) kemarin.

Adlinsyah Malik Nasution mendorong Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sulawesi Barat untuk bekerja independen.

Dia sampaikan, Apakah yang namanya ULP di Sulbar ini sudah Independen atau masi Adhoc?

“Kalau masi Adhoc, aneh..! bagaimana mungkin orang melakukan fungsi monitoring all kontrol kalau dia masi Adhoc. Adhoc itu adalah kakinya satu di SKPD, kaki yang satu lagi ada di ULP. Kalau ULP Gak mau independen Awas.!! Ulp harus independen,” tegas pria sapaan akrab Bang Coki itu.

Tak hanya itu tiem KPK juga akan mengumpulkan data-data proyek yang disampaikan para Awak media dan beberapa data yang di perlihatkan sejumlah LSM yang berpotensi adanya praktik KKN.

Salanjutnya proyek pengadaan sarana Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar yang menelan anggaran Rp 750 juta tahun 2018 yang hingga saat ini belum difungsikan juga tak luput mendapat perhatian oleh KPK.

Diakhir Audience Adlinsyah Malik Nasution membagikan Contact Personnya kepada semua Awak media guna memberikan ruang kepada awak media untuk bisa melakukan pengaduan langsung kepada KPK. (edo)