Mamuju, 8enam.com.-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan kesiapannya dalam mengukur potret demokrasi di Bumi Manakarra. Kesbangpol Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual, Rabu (14/01/2026).
Keikutsertaan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat kualitas demokrasi serta transparansi tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat.
IDI Sebagai Kompas Kebijakan Politik
Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, melalui Kabid Politik Dalam Negeri, Nur Milu, menyampaikan bahwa IDI bukan sekadar angka administratif, melainkan rujukan dalam merumuskan kebijakan pembinaan politik.
Dalam forum tersebut, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali, menekankan tiga aspek utama IDI yang harus dipotret secara objektif:
- Kebebasan Sipil: Menjamin hak warga negara dalam berekspresi dan berkumpul.
- Hak-hak Politik: Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan.
- Lembaga Demokrasi: Mengukur kinerja instansi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsinya.
Komitmen Akurasi dan Objektivitas Data
Nur Milu menegaskan bahwa Kesbangpol Sulbar berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan pengukuran IDI 2025 melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Hal ini melibatkan sinergi antara instansi pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu), serta elemen masyarakat sipil.
”Pengukuran IDI sangat penting sebagai bahan refleksi bagi kami. Kami akan memastikan proses pengumpulan data dan verifikasi berjalan sesuai pedoman Kemendagri agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi riil demokrasi di Sulawesi Barat,” jelas Nur Milu.
Dasar Evaluasi Nasional
Hasil pengukuran IDI ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi nasional terhadap perkembangan demokrasi di tiap provinsi. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aspek mana yang perlu diperkuat untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan partisipatif.
Melalui Rakornas ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, seiring dengan dinamika pembangunan dan partisipasi publik yang semakin meningkat. (Rls)
