8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Tuntut keadilan, Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2-I) dari enam kabupaten di Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Kamis (20/9/2018 )
Dalam orasinya, Korwil FHK2-I Sulbar, Pelipus mendesak eksekutif dan legislatif untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer K2 tanpa klasifikasi umur pada rekruitmen penerimaan CPNS tahun 2018.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus berjuang demi tegaknya keadilan terkait nasib tenaga Honorer Kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi di wilayałh Sulawesi Barat.
“Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 harus ditolak karena dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan terhadap nasib Honorer Kategori 2,” kata Pelipus dalam orasinya.
Tak hanya itu massa juga meminta DPRD untuk mendesak Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar agar menyatakan dukungan resmi atas tuntutan FHK2I untuk selanjutnya diteruskan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekaligus menyatakan sikap membatalkan penerimaan CPNS dari jalur Umum.
“Hargai pengabdian kami yang sudah belasan tahun kami curahkan,” ujarnya.
Usai berorasi di depan kantor DPRD puluhan perwakilan massa aksi diterima diruang rapat fraksi DPRD.
Sukri Umar dari fraksi Demokrat menyampaikan bahwa secara kelembagaan pihaknya akan berada didepan, mengambil sikap untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer K2 yang ada di Sulbar.
Sukri tegaskan, dirinya bersedia selaku motor pergerakan terdepan membantu tenaga honorer bila ada tenaga kontrak yang mendapat diskriminatif PHK secara sepihak dari eksekutif.
“Saya rasa ini sudah sangat jelas poinnya adalah, tuntutan honorer K2 pada hari ini kita terima dan perjuangkan, dan saya minta kepada Plt Sekprov dan BKD bersedia kita berangkat bersama-sama ke Menpan pekan depan dengan mengikutsertakan beberapa perwakilan FKH2-I untuk pembatalan penerimaan CPNS 2018 wilayah Sulbar.
“Kita minta kepada Kemenpan semua tenaga honorer kategori 2 yang ada disulbar diangkat menjadi PNS tanpa batasan umur dan tanpa tes,” kunci Sukri Umar.
Hal senada fraksi Nasdem Abdul Rahim juga tegaskan, “untuk mengawal K2 ini bersama komisi 1 dan beberapa delegasi kita segera berangkat Kemenpan, dan kita nyatakan disana bahwa persoalan penerimaan CPNS 2018 sebaiknya dipertimbangkan dan kalau perlu dihentikan di wilayah Sulbar,” tegas Abdul Rahim. (edo)
