Tuntaskan Batas Wilayah : Pemkesra Sulbar Hadiri Rakor Kemendagri, Bahas Penegasan Perbatasan Pasangkayu-Donggala

Jakarta, 8enam.com.-Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penyelesaian batas wilayah.

Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, turut serta dalam Rapat Penyelesaian dan Pembahasan Kebijakan Batas Daerah antara Kabupaten Pasangkayu (Sulbar) dan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah/Sulteng), yang digelar di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Senin 10 November 2025.

Mendorong Kepastian Hukum di Perbatasan

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk segera menyelesaikan dan menegaskan batas administratif antara dua provinsi dan kabupaten bertetangga tersebut.

Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, di tempat terpisah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan isu krusial ini.

“Penegasan batas daerah bukan semata persoalan administratif, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan harmonisasi antarwilayah dapat terjaga,” ungkap Murdanil.

Kejelasan Batas, Efektivitas Pelayanan Publik

Melalui forum yang difasilitasi oleh Kemendagri ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan teknis yang akan menjadi dasar hukum resmi penetapan batas wilayah.

Penyelesaian batas wilayah yang jelas akan memberikan manfaat signifikan, antara lain:

Kejelasan Tata Pemerintahan: Memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan.

Pelayanan Publik: Memudahkan akses dan efektivitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Pembangunan Berkeadilan: Mendukung perencanaan pembangunan yang adil dan merata di kedua sisi perbatasan.

Pemerintah Daerah Sulbar berharap proses penuntasan batas wilayah ini dapat segera diresmikan agar memberikan kepastian hukum dan mempercepat pembangunan yang berkeadilan. (Rls)